Jalanku

INILAH.COM, Jakarta - Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) akhirnya disepakati antara Kementerian Agama yang mewakili pemerintah dengan Komisi VIII DPR, Rabu (21/7).

Setelah melewati perdebatan alot, akhirnya disepakati ongkos naik haji sebesar US$3.341 atau turun US$80 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski kesepakatan yang mengakhiri alotnya pembahasan BPIH ini menimbulkan rumor tak sedap. Apa lagi kalau bukan soal politik uang.

Wajah sumringah sulit ditutupi dari raut muka Menteri Agama Suryadharma Ali sesaat setelah pemimpin sidang Komisi VIII DPR Radityo Gambiro mengetok palu pengesahan BPIH 2010 di Gedung DPR, Rabu (21/7).

Hal itu kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan termasuk kesimpulan rapat kerja DPR dan pemerintah diakhiri dengan jumpa pers bersama Menteri Agama dan Komisi VIII.

“Hari ini telah disepakati biaya penyelenggaran haji. Disepakati BPIH 2010 rata-rata US$3.341,” ujar Menag Suryadharma Ali.

Menteri Agama pantas lega dengan disetujuinya BPIH ini. Mengingat masalah BPIH ini menjadi perdebatan tak hanya di ruang Komisi VII tetapi sebelumnya melebar ke kalangan Sekretariat Gabungan (Setgab Koalisi) hingga Istana.

Sumber INILAH.COM yang juga salah satu petinggi partai peserta koalisi menyebutkan, persoalan BPIH sempat menjadi pokok bahasan di Setgab pada awal Juli lalu. Hal itu bermula dari keluhan Menteri Agama Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum DPP PPP.

“Saat rapat Setgab, kita bingung tentang persoalan BPIH karena menyangkut kader kita di Komisi VIII, namun pimpinan partai sama sekali tidak mengetahui persoalan,” ujar sumber tersebut.

Dituturkan sumber tersebut, dalam forum Setgab, Menteri Agama sempat menyebut beberapa kader partai politik peserta koalisi di Komisi VIII yang menghambat pembahasan BPIH. Disebutlah beberapa nama termasuk sejumlah pimpinan komisi.

Sumber lain yang juga fungsionaris DPP PKB menyebutkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar baru mengetahui karut marut persoalan BPIH yang diduga terkait dengan salah satu kadernya, setelah Menteri Agama Suryadharma Ali menelpon langsung Cak Imin tepat sebelum digelar rapat konsultasi antara presiden dengan pemimpin DPR.

“Cak Imin baru tahu saat Pak Surya menelpon memberi tahu persoalan BPIH. Cak Imin jelas kaget karena tidak tahu menahu dan tidak diberi tahu ada persoalan yang diduga dilakukan kadernya,” ujarnya.

Memang, jika mundur ke belakang, selama tiga pekan terakhir ini, Menteri Agama cenderung frustrasi menghadapi alotnya BPIH. Setelah menumpahkan kekesalan di forum Setgab dan melakukan lobi-lobi ke pemimpin partai politik, Menteri Agama juga melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR.

Menurut sumber, dalam rapat tertutup itu, Menag membuka blak-blakan penyebab alotnya pembahasan BPIH. “Ini semua karena uang,” ujar sumber menirukan ucapan Menag.

Di saat bersamaan, rumor beredar, sejumlah anggota Komisi VIII DPR meminta dana dari Kementerian Agama sebesar Rp12,5 miliar. Yang membuat belum putusnya BPIH, disebutkan karena Kemenag tidak menuruti permintaan sejumlah anggota Komisi VIII DPR.

Ketika dikonfirmasi perihal rumor yang beredar di publik, Menteri Agama menepisnya. Menurut dia, isu tersebut sengaja disebarkan oleh seseorang sehingga tidak tepat jika dirinya yang menjelaskan persoalan tersebut.

“Isu itu dilemparkan oleh seseorang, jadi jangan menteri disuruh menjelaskan,” ujarnya seraya menegaskan Kemenag tidak mengeluarkan sepeserpun untuk menggoalkan keputusan BPIH.

Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VIII Radityo Gambiro. Menurut politikus Partai Demokrat ini, pihaknya tidak ambil pusing dengan isu yang beredar di luar. “Kita bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jika ada perbedaan dalam proses, saya kira wajar,” tepisnya.

Boleh saja semua pihak menepis rumor yang terlanjur beredar di publik. Yang pasti acara raker Komisi VIII dengan Menteri Agama yang mengagendakan pengesahan BPIH itu tidak dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding. “Saya tidak tahu, memangnya saya sekretarisnya,” cetus Radityo Gambiro mengenai ketidakhadiran Abdul Kadir. [mdr]